Rakor Penyelenggaraan Diklat Tahun 2009

LATAR BELAKANG

Penerapan prinsip desentralisasi merupakan sesuatu yang tidak mudah, karena tidak hanya sekedar mengubah sistem pemerintahan, tetapi juga mengubah sikap aparatur yang melaksanakannya dengan berorientasi kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara efisien. Hal ini berakibat perlunya mengubah orientasi penyelenggaraan pemerintahan menjadi sangat penting dimana diperlukan terjadinya perubahan pada pola pikir, pola tindak, dan pola sikap aparatur dalam menerapkan perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berdasarkan prinsip desentralisasi.

Dalam ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan undang-undang tersebut diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik semakin dekat kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberian pelayanan umum dan daya saing daerah.

Permasalahan utama yang akan dihadapi dalam perubahan sistem pemerintahan adalah ketidaksiapan aparatur birokrasi yang akan melaksanakan sistem tersebut, bukan hanya sekedar sistem yang barulebih baik atau tidak dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Birokrasi sebagimana layaknya organisasi lainnya dari waktu ke waktu akan berubah dan mengikuti perkembangan yang terjadi dilingkungannya. Perkembangan yang mengakibatkan perubahan tersebutmenuntut pengorbanan yang besar. Kemampuan mengadakan perubahan sangat besar terkait dengan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat).

Bentuk kegiatan diklat menjadi tugas dan fungsi lembaga diklat. Menghadapi kecenderungan perubahan sebagimana disebutkan di atas, lembaga diklat pegawai yang selama ini mengembangkan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan diklat perlu merancang program diklat sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil belajar peserta dan meningkatkan kualitas pengelolaan diklat. Untuk itu dibutuhkan penerapan berbagai prinsip, konsep dan aplikasi yang menunjang penyelenggaraaan diklat yang berkualitas bagi aparatur pemerintah.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 8 Tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah tersebut, kedudukan Badan Diklat merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan. Tugas Pokok Badan Diklat Provinsi Jawa tengah dengan kedudukan sebagaimana disebutkan diatas adalah membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan dan salah satu fungsinya adalah pelaksanaan fasilitasi program, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota dan lembaga lainnya,

Melalui fungsi tersebut dapat dilakukan pemberian fasilitasi kepada lembaga diklat pada pemerintah Kabupaten dan Kota. Fasilitasi tersebut diberikan terus-menerus baik secara parsial maupun terintegrasi dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan maupun personil pejabat pada lemaga diklatPemerintah kabupaten dan Kota. Salah satu Bentuk kegiatan dalam rangka pemberian fasilitasi kepada lembaga diklat adalah pelaksanaan Rapat Koordinasi(RAKOR)Penyelenggaraan Diklat tahun 2009 yang diikuti oleh pimpinan lembaga diklat Kabupaten/Kota .

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Rakor penyelenggaraan Diklat adalah membangun dan mengembangkan sinergi antar tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan kegiatan kediklatan sebagai salah satu instrument dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Diklat adalah :

ØMenetapkan strategi pelaksanaan kegiatan dan penganggaran kegiatan diklat tahun 2009.

ØMenindaklanjuti permasalahan dan issue-isue actual yang berkaitan dengan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.


HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Rakor Penyelenggaraan Diklat Tahun 2009 adalah :

1.Peningkatan pemahaman terhadap ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga diklat Kabupaten/Kota sebagai unsur pelaksana kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur yang membantu Bupati/Walikota dalam rangka pembinaan penyelenggaraaan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

2.Peningkatan pemahaman terhadap mekanisme koordinasi dan kerjasama lembaga diklat Kabupaten/Kotadengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.

PESERTA

Peserta Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Diklat tahun 2009 adalah:

ØKepala Badan kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah

ØKepala Badan/Kantor Diklat Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.

PROSEDUR TEKNIS PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI

Rakor dilaksanakan dengan prinsip memberikan peluang kepada seluruh peserta rapat untuk menyampaikan gagasan sesuai dengan permasalahan dan issue actual yang dihadapi dalam penyelenggaran tugas di lembaga diklat masing-masing. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga peserta akan membahas dan merumuskan alternative pemecahan masalah atas berbagai permasalahan dan isu aktual yang dikemukakan.

NARA SUMBER

Nara Sumber Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Tahun 2009 adalah :

ØPejabatBadan Diklat Departemen Dalam Negeri

ØSekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

ØKepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah

ØInspektur Provinsi Jawa Tengah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: